By Redaksi 
BarruGreen Leadership. id – Barru – Kamis 18/09/2025 Sejumlah Anggota Kesatuan Aktivis Barru Bergerak Dari Tugu Payung Long March Ke Depanr Pintu Masuk Kantor DPRD
Dalam Aksinya Bergantian Melakukan Orasi Sembari menyampaikan Aspirasinya di Depan Ketua DPRD Dan Beberapa Anggota DPRD Lainnya
Empat Tuntutan Yang di Serahkan Koordinator Aksi Fakhrul Ke Ketua DPRD H. Syamsuddin Muhiddin Yang Didampingi 2 Wakil Ketua, Ketua Komisi II, Fraksi PDIP, Nasdem, Gerindra, Golkar, PPP, PKS, Ketua DPRD Barru H. Syamsuddin Muhiddin
Usai menerima Tuntutan Kesatuan Aktivis Barru Memberikan Klarifikasi Bahwa 25 Anggota DPRD Barru Senantiasa Siap Menerima Kritikan, Selalu Siap Menerima Aspirasi Hanya Saja Tidak mesti Penyampaiannya Dengan Demo, Bisa Melalui RDP yang Lebih tenang Kita Mengkaji setiap apa yang disampaikanTerkait Tuntutan Aksi adanya Koordinasi Dengan Partai, Beliau menjawab Kita harus hati hati memutus Sehingga Ketika ada yang perlu di Konsultasikan Pasti Kita Harus Berkoordinasi Karena Kita tidak Menginginkan terjadinya perselisihan Antar Partai, Dan Sekiranya Selama ini Kita Selalu Berjalan Sesuai Aturan, Tidak ada Yang Kita Langgar Dalam Penanganan Kasus terkait Salah satu Anggota DPRD.
Salah satu Point tuntutan Aksi Yang Masih mempertanyakan terkait Pinjaman Pemerintah Ke Bank, Ketika awak Media Menanyakan terkait Persetujuan Dewan, Dengan Singkat Beliau Jawab Kalau Hal itu Sudah melalui Persetujuan DPRD.
Terakhir dari 4 Tuntutan itu adanya Desas Desus Conch akan Kembali Beraktivitas, Dan terkait hal itu tidak Ditanggapi, Sebab Memang Baru bersifat Wacana Mau Masuk Kembali hanya memang dari Kesatuan Aktivis Barru memberi Warning terkait Gedung Yang mau ditempat Kembali PT. Conchi Tidak Berizin Dan ada Putusan Hukum Yang Inkra.
Hal itu Juga ditanggapi dingin Sebab memang tidak ada proses Yang sampai ke DPRD terkait Conch,
Usai Aksi Baik dari Kesatuan Aktivis Barru maupun dari Anggota DPRD Saling Berjabat Tangan dan Massa Bubarkan Diri dan Para Anggota DPRD Kembali Masuk Kantor DPRD
Berikut Menyikapi penyampaian aspirasi dari PB KIBAR dan HMI Cab. Barru maka kami mewakili pimpinan DPRD menggunakan hak jawab kami lewat media:Sehubungan dengan keputusan Badan Kehormatan yang intinya memberhentikan HRD sebagai Anggota DPRD, telah ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Ketua DPRD No. 100.3.II/713/DPRD perihal Penyampaian salinan Keputusan BK DPRD Kab Barru untuk memperoleh Peresmian Pemberhentian kepada Bupati Barru tertanggal 17 September 2025,
Bahwa penyampaian surat tersebut telah melalui proses sebagai berikut :
1.Bahwa keputusan BK DPRD telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD pada tanggal 7 Agustus 2025, dan langsung dilakukan penjadwalan paripurna pengumuman Putusan BK pada Bamus.
2. Pimpinan DPRD telah menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan Rapat Paripurna sebanyak dua kali yaitu tanggal 12 Agustus dihadiri 11 anggota DPRD dan 19 Agustus 2025 dihadiri 7 anggota DPRD akibat adanya perbedaan pendapat diantara anggota Dewan tentang Sifat dari Paripurna ini apakah sifatnya mengambil keputusan atau bersifat pengumuman.
3. Atas perbedaan pendapat itu, Pimpinan DPRD berkonsultasi ke Biro Pemotda Setda Propinsi Sulsel dengan surat ketua DPRD No: 100.3.11/675/DPRD BARRU tertanggal 25 Agustus 2025, dan dilakukanlah paripurna pengumuman putusan BK pada tanggal 29 Agustus 2025.
4. Pemerintah Provinsi Sulsel menanggapi surat ketua DPRD tersebut dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel No: 170/12719/BIRO Pemotda tertanggal 1 September 2025, yang intinya menjelaskan bahwa surat Keputusan BK itu ditindak lanjuti dengan paripurna DPRD dan tidak memerlukan korum peserta rapat.
5. Berdasarkan penjelasan itu DPRD mengumumkan keputusan BK dalam sidang paripurna DPRD dengan tidak memperhatikan Korum peserta rapat.
6. Menindaklanjuti pengumuman DPRD tersebut, pada tanggal 15 September pimpinan DPRD, melakukan rapat pimpinan dan melakukan persiapan tindak lanjut atas paripurna pengumuman putusan BK tersebut.
7. Pada tanggal 17 September 2025, pimpinan DPRD menindaklanjuti dengan menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD atas nama HRD, kepada Bupati dengan Surat Ketua DPRD Nomor: 100.3.11/713/DPRD Perihal: Penyampaian salinan Keputusan BK DPRD Kab Barru untuk memperoleh Peresmian Pemberhentian, tertanggal 17 September 2025 dan diterima oleh sekretariat Kab. Barru pada tanggal 17 September tahun 2025.
Demikian penyampaian kami, untuk dapat disikapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya..Barru, 19 September 2025Pimpinan DPRD
Ketua.
Wkl ketua
Wkl ketua.