By Redaksi 
Green Leadership.id – Samarinda – Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), menerima sidang praperadilan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diajukan oleh pengacara James Bastian Tuwo, SH, mantan anggota DPRD Kaltim dua periode, pada Jumat (10/10/2025).
Namun, putusan hakim menolak permohonan tersebut, memicu kritik atas keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menangani keadilan substantif.Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Lukman Achmad, SH, menolak seluruh eksepsi dari Termohon I, Termohon II, serta Turut Termohon.
Ia juga menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. “Menolak Eksepsi Termohon I, Termohon II dan turut Termohon seluruhnya dan menolak permohon Termohon seluruhnya,” ujar Hakim Lukman Achmad saat membacakan putusan.Hakim menjelaskan bahwa KUHAP tidak mengatur secara spesifik mengenai ganti rugi seperti yang dimaksud dalam kasus ini.
Meski demikian, termohon disarankan untuk menempuh jalur hukum lain guna mencari keadilan substantif.James Bastian Tuwo, SH, menyatakan penghormatannya terhadap putusan tersebut. “Saya sangat menghormati putusan ini, namun mengharapkan agar kasus tuntutan ganti rugi seperti ini tidak akan terjadi lagi terhadap orang lain,” ucapnya
Secara singkat usai sidang.PreviewPengacara Muhammad Jaffar, SH, yang mendampingi James Bastian Tuwo sepanjang proses persidangan, menyuarakan kekecewaannya.
Sangat disayangkan bahwa pengadilan kita tidak mengadili persoalan substantif tapi mengadili persoalan formil menurut KUHAP,” katanya.
Ia menyoroti bahwa KUHAP belum memiliki ruang untuk keadilan substantif, sehingga banyak perkara yang dibebaskan di Mahkamah Agung (MA) tidak bisa menuntut ganti rugi.”Orang sudah dirugikan, ditahan sedemikian rupa, akan tetapi KUHAP tidak bisa mencakupinya. Alangkah sedihnya keadilan kita,” tambah Jaffar dengan nada prihatin.
Meski demikian, Jaffar menangkap poin menarik dari pertimbangan hukum hakim, yaitu saran untuk menempuh upaya hukum lain demi keadilan substantif. “Jadi siap-siap bagi James Bastian Tuwo, SH, untuk menuntut kerugian yang telah sedemikian rupa dialaminya, mulai dari proses penangkapan, penahanan, sampai peradilan.
Sebagai seorang advokat, ia sangat dirugikan sekali,” ujarnya.PreviewJaffar juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar kasus serupa tidak terulang. Ia mendorong agar revisi KUHAP yang sedang diproses memasukkan elemen keadilan substantif.
Harapan saya kepada pemerintah agar mudah-mudahan seperti ini tidak akan terjadi lagi, sehingga KUHAP mendatang dapat mencakup keadilan substantif,” pungkasnya.Kasus ini menyoroti tantangan sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana prosedur formil sering kali mendahului hak korban atas kompensasi.
Pengamat hukum menilai putusan ini sebagai pengingat urgensi reformasi KUHAP untuk melindungi hak asasi manusia lebih baik.(R.Rizky)