By Redaksi 
SAMARINDA, GREEN LEADERSHIP — Bencana banjir kembali merendam Kabupaten Berau dan Kutai Timur (Kutim) menjelang akhir tahun 2205. Namun, klaim pejabat Pemprov Kaltim yang menyebut banjir ini sekadar “fenomena alam” dan “siklus tahunan” menuai kecaman keras. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menuding pernyataan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap akar persoalan ekologis yang diakibatkan oleh masifnya aktivitas pertambangan.
Banjir yang terjadi di Berau akibat luapan Sungai Segah dan Sungai Kelay merendam 11 kampung, sementara di Kutim, lima kecamatan (Karangan, Muara Wahau, Kongbeng, Telen, dan Bengalon) terendam akibat intensitas hujan tinggi.
Klaim Pejabat vs. Realitas Lapangan
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud (Harum), secara serentak membantah adanya kaitan signifikan antara banjir dengan aktivitas pertambangan.
”Ini sudah biasa terjadi dari 20 sampai 30 tahun yang lalu. Artinya ini tidak ada kaitan dengan tambang,”
tegas Wagub Seno Aji, merujuk pada komunikasi dengan warga setempat.
Senada, Gubernur Rudy Mas’ud menyalahkan faktor alam, mulai dari curah hujan tinggi hingga pasang air laut. Ia bahkan menyebut banjir bisa terjadi tanpa hujan saat air pasang.
Pernyataan ini muncul di tengah fakta bahwa Kaltim merupakan kontributor utama produksi batu bara nasional, menyumbang 437 juta ton dari total 836 juta ton produksi tahun lalu. Meskipun mendorong perbaikan tata kelola pertambangan, kedua pemimpin ini tetap memposisikan bencana ini sebagai isu historis dan alamiah.
Jatam Kaltim Bongkar Data Konkret Kerusakan Ekologis
Kritik pedas dilayangkan oleh Jatam Kaltim. Dinamisator Jatam Kaltim, Mustari Sihombing, menegaskan bahwa bencana ini adalah konsekuensi langsung dari kebijakan pemberian izin yang tak terkendali.
Data Jatam Kaltim menunjukkan bukti-bukti kuat yang membantah klaim pejabat:
- Berau: Terdapat 94 konsesi tambang seluas 400 ribu hektare. Yang paling mencolok, 20 konsesi di antaranya berada tepat di sisi Sungai Segah dan Sungai Kelay, dengan tujuh konsesi berada di bagian hulu Sungai Kelay.
- Implikasi: Aktivitas tambang di sempadan sungai menghilangkan vegetasi penahan erosi, meningkatkan sedimentasi sungai, dan mengurangi kemampuan tanah menyerap air.
- Kutai Timur: Ditemukan 191 lubang tambang terbuka yang tersebar di tiga kecamatan.
- Implikasi: Lubang-lubang terbuka ini secara masif mengurangi area resapan air alami di Kutim, mengubah hidrologi wilayah, dan memperparah luapan air saat hujan deras.
”Pernyataan pejabat itu jauh dari kenyataan. Banjir di Kutim dan Berau bukan hanya fenomena alam, melainkan kegagalan memahami akar persoalan ekologis,” kritik Mustari.
Desakan untuk Kejujuran Tata Kelola Lingkungan
Meskipun Pemprov Kaltim telah mengirimkan bantuan logistik, termasuk kasur, genset, speedboat, dan obat-obatan, Jatam mendesak Pemprov Kaltim untuk bersikap jujur mengenai penyebab utama bencana ini.
Keterkaitan antara deforestasi, konsesi pertambangan di DAS (Daerah Aliran Sungai), dan peningkatan frekuensi serta intensitas banjir telah menjadi subjek studi lingkungan secara global . Menganggap bencana ini hanya “siklus tahunan” dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan masyarakat dan upaya untuk menghindari tanggung jawab atas tata kelola lingkungan yang buruk.
Berita ini menegaskan bahwa Kaltim, yang kaya sumber daya alam, kini menghadapi dilema serius: antara mengejar target produksi batu bara global atau melindungi ekosistem dan keselamatan warganya dari ancaman bencana yang didorong oleh eksploitasi yang tak terkendali.
(R Rizky N)