By Redaksi 
GREEN LEADERSHIP, BOGOR – Sengketa rencana pembangunan peternakan ayam oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, menarik perhatian jajaran pimpinan media Green Leadership.
Di tengah penolakan warga Perumahan Kirana Gardenia, Kepala Biro Kaltim Green Leadership, R. Rizky Natawijaya, melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk memantau perkembangan situasi di lapangan, Rabu (7/1/2026).
Kunjungan ini dilakukan guna memastikan keberimbangan informasi terkait kekhawatiran warga akan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh peternakan yang dikelola melalui BUMDes Cipta Mandiri Ciapus tersebut.
Hingga saat ini, Pemdes Ciapus tetap bersikukuh melanjutkan proyek tersebut dengan alasan program ketahanan pangan. Kepala Desa Ciapus, Pendi Bin Asim, mengklaim bahwa jarak antara kandang dengan rumah warga terdekat adalah sekitar 60 meter dan sosialisasi telah dilakukan.
Ini kan program ketahanan pangan, BUMDes sebagai pelaksana telah melakukan sosialisasi ke warga. Memang ada penolakan dari warga perumahan, tetapi tidak semua,” ujar Pendi saat memberikan penjelasan di lokasi.
Menanggapi kekhawatiran warga soal polusi udara (bau), pihak Pemdes merujuk pada hasil studi banding di wilayah Gunungsindur. Pendi menyebut bahwa dengan teknologi tertentu, populasi 6.000 ekor ayam di lokasi studi banding saja tidak menimbulkan bau menyengat, apalagi rencana 1.000 ekor di Kampung Ciapus Cutak ini.
Intervensi dan Mediasi Dalam kunjungannya, R. Rizky Natawijaya menekankan pentingnya transparansi dan solusi yang tidak merugikan masyarakat sekitar. Sebagai tokoh yang juga aktif dalam komite investigasi, keberadaannya memastikan bahwa setiap langkah mediasi yang dilakukan
BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara faktual dan berwawasan lingkungan.
Menindaklanjuti ketegangan ini, pihak Pemdes berencana mengajak perwakilan warga perumahan yang menolak untuk melihat langsung model peternakan di Gunungsindur sebagai bentuk pembuktian.
Minggu ini akan dilakukan kembali mediasi antara pihak BUMDes dan warga untuk musyawarah kembali,” pungkas Pendi.
Pihak Green Leadership melalui Biro Kaltim akan terus mengawal jalannya mediasi ini guna memastikan prinsip kepemimpinan hijau dan kesejahteraan warga tetap menjadi prioritas utama.
(R Rizky N)