By Redaksi 
Green Leadership. id – Samarinda, 25 November 2025 — Kegiatan Ngobrol Antikorupsi (NGOPI) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sukses digelar di Ruang Pandurata Lt.1, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada No.1, Samarinda.
Acara ini berlangsung pada pukul 13.00–16.30 WITA dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat Samarinda serta wilayah Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno, menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi mulai dari tingkat keluarga sebagai fondasi utama.
Beliau menyampaikan bahwa nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan integritas harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan keluarga dan sekolah di Samarinda, agar terbentuk generasi muda Kaltim yang tangguh menolak korupsi.
Budaya antikorupsi ini harus hidup dan berkembang mulai dari keluarga. Kita ajarkan kejujuran, disiplin, dan perilaku bersih sejak kecil, sehingga di masa depan terbentuk generasi yang kuat menolak korupsi,” ujar Wagub Seno dengan tegas
Ia juga menyoroti prioritas pencegahan korupsi melalui penguatan sistem digital dan transparansi anggaran daerah. “Kami ingin membangun sistem yang membuat korupsi itu sulit dilakukan.
Anggaran dibuat transparan melalui platform digital seperti e-budgeting Kaltim, agar warga Samarinda dapat mengawasi secara langsung via aplikasi mobile resmi Pemprov,” tambahnya.
Wagub memperingatkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tapi juga menghambat pembangunan infrastruktur Samarinda seperti jalan tol dan IKN Nusantara.
Sekretaris DPD Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kalimantan Timur, Akbar Jaya, menyampaikan apresiasi atas materi dari narasumber KPK yang sangat kontekstual dengan isu korupsi di Samarinda, seperti pengadaan barang/jasa di proyek-proyek lokal.
LCKI sangat mengapresiasi pemaparan KPK. Materi relevan memperkuat kesadaran publik pencegahan korupsi di Samarinda,” katanya. LCKI berencana gelar seminar dan pelatihan antikorupsi di Samarinda mulai Desember 2025, bekerja sama dengan ormas lokal untuk tingkatkan pengawasan warga terhadap anggaran APBD Kaltim.Kegiatan dihadiri tokoh agama Dayak dan Banjar Samarinda, tokoh adat, pemuda KNPI Samarinda, serta 150+ perwakilan ormas seperti LCKI DPD Kaltim. Acara ini menjadi momentum strategis memperkuat integritas, transparansi, dan partisipasi publik guna wujudkan Samarinda dan Kalimantan Timur bebas korupsi menjelang 2026.(R.Rizky.N)