By Redaksi 
Oleh: R. Rizky Noor Natawijaya
Kepala Biro Kaltim, Green Leadership
GREEN LEADERSHIP, JAKARTA – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Tahun 2020, yang selama ini diagung-agungkan sebagai regulasi masterpiece penyederhanaan izin usaha, kini terkuak menyimpan “bom waktu” fiskal yang melukai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Secara mengejutkan, kebijakan perpajakan di dalam UU tersebut menyebabkan kerugian finansial negara hingga Rp 25 Triliun setiap tahun.
Fakta krusial ini diungkapkan secara blak-blakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam forum resmi Kementerian Keuangan. Menkeu Purbaya menegaskan bahwa bukannya memberikan kontribusi positif, sektor penerimaan negara dari batu bara justru mencatatkan kontribusi fiskal yang negatif.
Mekanisme ‘Ajaib’ yang Menguras Kas Negara
Menkeu Purbaya merinci secara gamblang bagaimana “mekanisme ajaib” dalam UU Cipta Kerja secara efektif membobol kas negara, khususnya di sektor pertambangan batu bara:
Perubahan Status Kunci: UU Cipta Kerja mengubah status batu bara, yang sebelumnya dikategorikan sebagai Non-Barang Kena Pajak (Non-BKP), menjadi Barang Kena Pajak (BKP).
Hak Restitusi Timbul: Akibat perubahan status menjadi BKP, secara hukum, pengusaha batu bara kini berhak mengajukan Restitusi PPN (Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai) atas pajak masukan yang telah mereka bayarkan.
Kas Negara Terkuras:
Implikasinya, pemerintah bukan menerima pemasukan pajak baru, melainkan diwajibkan untuk membayar refund (pengembalian) PPN kepada pengusaha batu bara. Total pengembalian yang harus ditanggung negara mencapai angka fantastis: Rp 25 Triliun per tahun.
Menkeu Purbaya menyamakan kondisi ini dengan situasi ironis: “Ibarat jualan, negara bukannya dapat laba, malah sibuk kasih cashback.”
Kontribusi Fiskal Menjadi Negatif
Data dari Kementerian Keuangan menggarisbawahi kegagalan
UU Cipta Kerja dalam mengamankan penerimaan pajak dari komoditas strategis ini. Pemerintah berharap kemudahan regulasi akan meningkatkan investasi dan pada akhirnya penerimaan pajak. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Negara harus menalangi restitusi yang membuat kontribusi fiskal dari sektor ini merosot tajam ke zona merah.
Temuan ini memicu pertanyaan serius mengenai kehati-hatian pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun klausul-klausul perpajakan pada UU Cipta Kerja, yang kini terbukti menjadi beban masif bagi keuangan negara di tengah kebutuhan pendanaan pembangunan yang tinggi.(R RIZKY N)