By Redaksi 
Eksekusi Lahan Kampus Melati Memanas: Aparat Bongkar Kantor Guru, Yayasan Diberi Tenggat Hingga 31 Maret
GREEN LEADERSHIP Samarinda – Suasana di Jalan HM Rifaddin, Loa Janan, mendadak mencekam pada Kamis (15/1/2026). Upaya pengosongan paksa aset yang selama ini dikuasai Yayasan Melati oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berakhir dengan adu mulut tensi tinggi.
Tindakan ini dilakukan guna mengembalikan fungsi aset tersebut untuk penggunaan SMA Negeri 10 Samarinda.
Kronologi Penertiban
Aparat gabungan yang terdiri dari 60 personel Satpol PP, didukung 30 anggota Kepolisian, dan 10 personel TNI, dikerahkan untuk membongkar ruang kantor guru milik yayasan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 27 K/TUN/2023 yang menyatakan status bangunan tersebut bersifat inkrah.
Kabid Trantibum Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rachim, menegaskan bahwa penertiban ini adalah kelanjutan dari instruksi Sekretariat Daerah (Sekda) yang sempat terhambat sejak Juni lalu. “Kami hanya tim pengamanan dan penertiban. Terkait negosiasi, itu ranah Dinas Pendidikan,” tegas Edwin di lokasi kejadian.
Langkah Hukum: Gugatan PMH Sedang Berjalan
Meski eksekusi mulai dilakukan, pihak yayasan tidak tinggal diam. Tim kuasa hukum Yayasan Melati, Muhammad Hariadi, S.H. dan Deny Boy, SP., S.H., CPM, yang dijumpai Green Leadership pada Minggu pagi (25/1/2026), mengungkapkan bahwa saat ini proses hukum masih terus bergulir.
“Pada saat ini sedang ada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Samarinda sehubungan dengan ganti rugi bangunan milik Yayasan Melati,” tegas tim kuasa hukum.
Langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak yayasan atas nilai bangunan yang telah mereka bangun secara mandiri tetap terlindungi di mata hukum.
Dualisme Data Aset
Pembina Yayasan Melati, Yusan Triananda, menyebut aksi ini sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Yayasan memegang bukti Berita Acara Identifikasi Aset tanggal 4 Juni 2025 yang menyebutkan sebagian besar bangunan adalah milik yayasan.
Ini tindakan brutal yang mengabaikan kesepakatan sebelumnya. Ironis, mereka yang menandatangani berita acara kepemilikan yayasan malah ikut dalam pembongkaran hari ini,” ujar Yusan kecewa.
Masa Depan SMAN 10 dan Sekolah Garuda Transformasi
Pemprov Kaltim tampaknya tidak bergeming. Pengawas Sekolah Disdikbud Kaltim, Gunawan, menyatakan bahwa pengosongan ini mendesak karena gedung akan segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar SMAN 10 yang saat ini masih menumpang di Gedung Education Center, Jalan PM Noor.
Lebih jauh, Pemprov telah mengeluarkan ultimatum:
- Deadline: Yayasan wajib mengosongkan seluruh area seluas 122.545 m² paling lambat 31 Maret 2026.
- Pengecualian: Hanya bangunan Masjid dan dua Gardu Genset yang tidak diminta dikosongkan.
- Rencana: Lahan tersebut akan direvitalisasi menjadi Sekolah Garuda Transformasi.
Catatan Sejarah yang Terabaikan
Pihak yayasan menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai “buta” terhadap sejarah. Yayasan Melati didirikan oleh tokoh-tokoh besar Kaltim seperti almarhum H.M. Ardans (Mantan Gubernur), Kolonel Hartadi Pram, dan Prof. H.M. Yunus Rasyid. Kini, ratusan siswa dari jenjang TK hingga SMK di bawah naungan yayasan tersebut terancam kehilangan tempat bernaung.
Laporan: R. Rizky Natawijaya